oleh

Kabar Terbaru- Ribuan Nelayan Padang Turun Ke Jalan

 Hampir seribuan nelayan kapal skema di Sumatera Barat hari ini  Kabar Terbaru- RIBUAN NELAYAN PADANG TURUN KE JALAN
RIBUAN NELAYAN PADANG TURUN KE JALAN

PADANG- Hampir seribuan nelayan kapal skema di Sumatera Barat hari ini (Rabu, 15/6) menggelar agresi unjuk rasa besar-besaran. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. 

Nelayan menuntut ketegasan spesifikasi kapal tangkap dan tidak memasukkan kapal skema sebagai kapal tangkap modern bertonase besar.


Aksi unjuk rasa ribuan nelayan tersebut dilangsungkan di kantor gubernur Sumatera Barat di jalan Sudirman dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jalan Khatib Sulaiman. 

RIBUAN NELAYAN PADANG TURUN KE JALAN

Para nelayan meneriakkan tuntutan biar pengurusan izin operasi kapal skema cukup dilakukan di provinsi. Nelayan ini tiba dari seluruh tempat perairan Sumatera Barat mulai dari Pesisir Selatan hingga Kabupaten Pasaman Barat.


“Kapal skema dari dulu sudah merupakan alat tangkap tradisional, jangan disamakan dengan kapal ikan gila yang mempunyai peralatan tangkap canggih,” teriak Suar, seorang nelayan.

Dengan membawa spanduk bertuliskan tuntutan-tuntutan kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti, para nelayan bertahan di gedung DPRD Sumatera Barat meneriakkan usaha terhadap nasib puluhan ribu orang yang bergantung hidup sebagai nelayan kapal skema di Sumatera Barat.

Disamping tuntutan tersebut, nelayan juga meminta kepada Pemerintah dan DPRD untuk mendesak pihak berwajib melepaskan rekan mereka yang dikala ini ditahan bersama kapal bagannya alasannya yaitu sudah nekad melaut.

“Kami sudah satu ahad tidak dapat turun ke maritim lantaran takut ditangkap petugas. Ada kapal skema yang ditangkap bersama para nelayan, kami minta Gubernur dan DPRD mendesak petugas yang telah menangkap mereka untuk melepaskannya,” ujarn Jo Lelo, nelayan lainnya.

Wardi, mewakili para nelayan kapal skema berharap, para nelayan dapat kembali melaut untuk menghidupi keluarga mereka. Dia menyebut, satu kapal skema berawakkan antara 17 hingga 20 orang nelayan. Untuk itu, beliau memberikan kepada pemerintah dan DPRD soal jaminan hukum.

Asal muasal tidak dikeluarkan ijin lantaran alat tangkap skema yang di gunakan di padang tidak sesuai dengan permen 02 2015. Intinya selama ini dkp sumbar dlm menerbitkan izin tdk mengacu ke peraturan dan perundangan yg berlaku, kini timbul problem (dng adanya penertiban ukuran kpl dan penatalaksanaan perizinan) dari pihak dkp mau basuh piring, sdh jelas2 dlm permen 2/2010 jo permen 42/2014 disebutkan bhw alat tangkap skema DIBOLEHKAN  beroperasi di wilayah kurang dari12 mil dng kpl ukuran  kurang 30 GT. kemudian kenapa pemerintah provinsi mengeluarkan izin skema dengan kapal ukuran lebih dari 30 gt, sehingga hal tersebut menghipnotis rujukan operasi nelayan yang harusnya di wilayah kurang 12 mil dengan sasaran spesies ikan teri.

sekarang lantaran ukuran kapal nya lebih 30 gt, nelayan operasi di wilayah 12 mil dengan sasaran spesies ikan2 pelagis besar.  jikalau dari awal ada kontrol dalam penerbitan izin tempat maka tidak akan terjadi menyerupai ini. bantu-membantu sudah ada solusi yang ditawarkan biar mereka berganti alat tangkap, tapi mereka tidak bersedia lantaran khawatir hasil tangkapannya tidak menyerupai yang nelayan harapkan, selain itu memang berganti alat tangkap tidak semudah membalikkan tangan, lantaran perlu biaya.

Dan selain itu dari problem teknis. Nelayan juga harus diberikan ketrampilan untuk dapat menyesuaikan diri dengan alat tangkap yang baru.

 Digital Marketing SMM Panel Spotify Bot Instagram Verified

Komentar

News Feed