Heboh Wacana Penundaan Pemilu, Ini Tinjauan dari Sisi Ilmu Komunikasi

Oleh: Drs Gunawan Witjaksana

Wacana pengunduran Pemilu setahun atau dua tahun ke depan terkait masalah pandemi yang dipantik oleh Ketua Umum PKB dan diamini Ketua Umum Golkar dan PAN, tak urung memicu kehebohan baru di berbagai media.

Dari sisi ilmu komunikasi, khususnya terkait Public Opinion (opini publik), setiap terlontar opini dan akhirnya menjadi opini publik, sekuat atau semayoritas apa pun, tetap saja di dalanya terdapat kontroversi, ada yang setuju dan tidak setuju.

Demikian pula dengan wacana penundaan Pemilu. Bahkan beberapa parpol lainnya yang dikomandani PDIP, pun menolaknya, demikian pula dengan para elit, intelektual, serta berbagai kalangan lainnya pun terbelah antara yang setuju atau menolak dengan masing-masing argumentasi yang bila dicermati dengan kepala dingin, ada benarnya juga.

Tak kurang Presiden pun secara tegas menyatakan tidak akan mau melanggar konstitusi, namun ketika menyebut bahwa dalam alam demokrasi penyampaian wacana apa pun itu biasa, Presiden pun oleh sebagian kalangan dianggap kurang tegas. Pendapat yang sah saja pula di alam demokrasi.

Pertanyaannya, makin mendekati tahun politik 2024, bisakah wacana yang sebenarnya kontraproduktif tersebut dihindari? Apa yang sebaiknya dilakukan rakyat menghadapi kehebohan media terkait tahun politik ?

Pandangan Interpretif, Kritis

Dari perspektif teori komunikasi interpretif, ketika ada wacana komunikasi yang terlontar (terutama oleh elit politik melalui media), akan muncul berbagai pandangan serta intepretasi. Dasarnya tentu pengetahuan, pengalaman, kepentingan, serta lingkungannya.

Ada berbagai pandangan yang terlontar, mulai yang disertai data serta kajian ilmiah, hingga yang bernada emosional dan asal menyalahkan pihak tertentu.

Di era demokrasi baru seperti di Indonesia, demokrasi itu sering diidentikkan dengan kritik. Celakanya, tampak sering marah dan emosional, ketika mendapatkan kritik balik.

Padahal sebenarnya demokrasi itu adalah dialog, yang di dalamnya para partisipannya harus mau saling mengalah demi tercapainya titik temu.

Terkait dengan Pemilu, khususnya jabatan Presiden dan Wakil Presiden, UUD 1945 telah gamblang bunyi serta isinya.

Toh KPU sudah terbentuk dan sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Tinggal para elit serta lembaga terkait lainnya menyoportnya saja.

Hemat Energi

Selain itu, alangkah indahnya bila semua kalangan mulai menghemat energi, utamanya dalam melakukan komunikasi politik.

Penanganan pandemi Covid-19 yang In Syaa Allah bisa segera diakhiri asal seluruh dunia kompak serta bersinergi.

Arab Saudi pun sudah mulai menghapus syarat karantina, swab, dan sebagainya, sehingga ibadah Umroh serta lainnya mudah- mudahan berjalan lancar dengan bebagai dampak ikutannya.

Di Indonesia pun sudah dimulai dari Bali dengan persyaratan tertentu, demikian pula secara nasional mulai ada pelonggaran.

Karena itu, alangkah indahnya bila komunikasi politik yang dilakukan para elit disinergikan dengan kepentingan kesehatan, ekonomi dan yang lainnya.

Heboh Rusia-Ukraina yang tak urung berimbas pada berbagai hal, termasuk naiknya angka inflasi, harga minyak dunia perlu dipertimbangkan pula.

Kita percaya, tidak ada politisi dan parpolnya yang menginginkan Indonesia terpuruk. Semuanya tentu ingin Indonesia maju dan rakyat sejahtera seperti cita-cita para founding fathers kita.

Karena itu, meski tahun politik segera datang, maka tidaklah perlu dihindari atau ditunda, melainkan dipersiapkan dengan seksama dan cermat, tanpa perlu memboroskan energi politik yang cenderung melahirkan suasana tegang dan kontraproduktif, sekaligus membuat rakyat bingung atau sebaliknya menjadi antipati pada elit politik beserta parpolnya.

(Drs Gunawan Witjaksana Msi Dosen Tetap Ilmu Komunikasi USM dan Dosen luar Ilmu Komunikasi Udinus)