oleh

Sandiga Uno: Jangan Gunakan Hukum untuk Kepentingan Kekuasaan

Kabarterbaru.co – Jawa Tengah – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno enggan menanggapi soal rencana pembebasan Abu Baka Baasyir.
Sandiaga Uno hanya meminta hukum ditegakkan dan tidak boleh tebang pilih.
“Saya tidak akan berkomentar soal Abu Bakar Baasyir. Biarlah masyarakat yang menilai sendiri,” katanya saat kampanye di Kampung Kedaung, RT 003/RW 01, Desa Kedung Jaya, Babelan, Kabupaten Bekasi, Selasa (22/1/2019).
Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa jangan gunakan hukum untuk kepentingan kekuasaan.
“Saya sampai sudah berkali–kali dan hukum ini harus tegak seadil–adilnya, hukum itu tidak boleh tebang pilih, biarkan proses hukum berjalan,” katanya.
“Saya tegaskan kami tidak akan berkomentar, biar masyarakat yang menilai apakah hukum kita ini sudah ditegakkan seadil–adilnya,” katanya lagi.
Penegakkan hukum jika dilakukan dengan seadil–adilnya, kata Sandiaga Uno, bakal membuat masyarakat sejahtera dan memberi kepastian ekonomi.
“Negara kita akan lebih bisa terkelola dengan baik, itulah harapan Prabowo–Sandi yaitu menegakkan hukum yang tidak tebang pilih dan pandang bulu,” ucapnya.
Menurut dia, Prabowo–Sandi ingin hukum digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan memberikanan rasa keadilan.
Dia menambahkan, hukum ditegakkan bukan untuk memukul lawan atau membantu kawan atau kekuasaan sesaat.
“Hukum itu harus menjadi supermasi buat kita semua kita, hargain prosesnya mari kita berdoa perbaikan hukum di Indonesia agar lebih baik lagi,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kabar bakal bebasnya Abu Bakar Baasyir disampaikan langsung oleh penasihat hukum pasangan calon presiden–calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo–Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).
Pembebasan Abu Bakar Baasyir direncanakan pekan ini sambil menunggu proses administrasi di lapas.
Setelah bebas, Abu Bakar Baasyir akan pulang ke Solo dan akan tinggal di rumah anaknya, Abdul Rahim.
Abu Bakar Baasyir divonis selama 15 tahun dan telah menjalani hukuman sekitar 9 tahun.
Saat menjalani masa hukuman, Abu Bakar Baasyir sempat menderita penyakit pembengkakan kaki pada akhir 2017.
Namun, Presiden Joko Widodo mempertimbangkan pembebaskan Abu Bakar Baasyir dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur.
Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan, meski menitikberatkan pada alasan kemanusiaan, Presiden Joko Widodo memerlukan pertimbangan lain dalam membebaskan Abu Bakar Baasyir.
Dia menerangkan, pembebasan terpidana kasus tindak pidana terorisme itu masih memerlukan pertimbangan aspek lain, seperti aspek ideologi, Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, kata Wiranto, pengambilan keputuasn tidak boleh tergesa–gesa.
“Jadi Presiden (Jokowi) tidak boleh grasa–grusu, tidak boleh serta merta membuat keputusan, perlu pertimbangakan aspek–aspek lainnya,” kata Wiranto saat konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019) petang.
Wiranto mengatakan, sejak 2017, keluarga Abu Bakar Baasyir telah mengajukan permintaan pembebasan, karena pertimbangan usia lanjut dan kesehatan semakin memburuk.
“Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespons permintaan itu,” ujar Wiranto.
Dia juga meminta agar keputusan pemerintah yang masih mengkaji permintaan tersebut tak menimbulkan spekulasi pada kemudian hari.
Jangan sampai ada spekulasi lain berhubungan dengan Abu Bakar Baasyir yang masih di dalam tahanan itu.
“Sekarang banyak sekali perkembangan informasi yang saat ini muncul dari beberapa pihak, dan ini penjelasan resmi dari saya, mewakili pemerintah,” ucap Wiranto.
Source:

http://wartakota.tribunnews.com/2019/01/22/sandiga-uno-jangan-gunakan-hukum-untuk-kepentingan-kekuasaan

 Digital Marketing SMM Panel Spotify Bot Instagram Verified

Komentar

News Feed